Skala Krisis Judi Online di Indonesia, Penelitian Nasional Ungkap Dampak Mengerikan yang Perlu Diwaspadai!

PPATK berhasil mengidentifikasi sekitar 2,3 juta pemain judi online, di mana 80 persen di antaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini memberikan kemudahan akses informasi dan hiburan, termasuk judi online. Meskipun aktivitas ini ilegal di Indonesia, pertumbuhan platform judi online yang pesat menjadikannya salah satu isu sosial yang krusial.

Dilansir dari KoranTempo edisi Selasa, 23 April 2024, angka ini mencakup 63 persen dari total perputaran dana transaksi sejak 2017, yang mencapai Rp 517 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Hingga 2006, ujar Wood, setidaknya terdapat lebih dari 2.500 situs judi online yang dimiliki oleh 465 perusahaan berbeda. Semua situs ini hadir dalam satu lisensi, pada situs judi Kemunculannya pun tersebar pada beberapa wilayah hukum di seluruh dunia. Paling banyak, situs judi online ditemukan berbasis di Kosta Rika, dengan jumlah 382 situs hingga 2006. Terjadi lonjakan signifikan sejak 2017, di mana perputaran uang judi online meningkat dari Rp2 triliun pada 2017 menjadi Rp15,7 triliun pada 2020, dan mencapai Rp327 triliun pada 2023.

Perputaran uang judi capai Rp 600 triliun

Banyak orang yang akhirnya mengabaikan pendidikan atau pekerjaan karena terjebak dalam judi online. Oleh karena itu, ia menambahkan, dampak sosial judi online bisa sangat mengkhawatirkan seperti perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kriminalitas. Tak hanya negara dan otoritas setempat yang wajib menindaknya, masyarakat dan keluarga—sebagai unit sosial terkecil—juga harus turun tangan untuk mencegah. KOMPAS.com – Maraknya kasus judi online (judol) di Indonesia dalam era digital saat ini memerlukan penanganan dari banyak pihak. Sikap tanpa toleransi ini menandakan pemerintah menginginkan proses penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, meskipun terdapat oknum di dalam lembaga tertentu. Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi online dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

• Kota administrasi Jakarta Timur menjadi kota/kabupaten dengan jumlah transaksi judi online terbanyak urutan keempat.
• Denganhampir 80% masyarakat berpotensi terpengaruh, Indonesia kini menghadapi kondisidarurat judi online.
• Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberantas situs judi online, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online.
• Kolaborasi lintas lembaga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan judi online.
• Kominfo mencatat kerugian masyarakat dari satu situs judi online per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

VIDEO: Ahn Cheol Soo Umumkan Pencalonan Dirinya Sebagai Presiden Korea Selatan

Website yang sekarang memiliki 1,5 juta pelanggan aktif memakai sekitar 500 website lain untuk untuk promosi. Presiden RI Prabowo Subianto kembali membahas penanganan judi online dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru, kemungkinan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), untuk memperkuat pemberantasan judi online. Satgas judi online sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online,” kata Jokowi pada Rabu, 12 Juni 2024. Hadi juga mengatakan, bahwa pihaknya telah memblokir setidaknya 5 ribu rekening berkaitan dengan judi online.

Tokocrypto Peringkat Ke-1 di Indonesia, Kalahkan Pintu, Indodax, dan Exchange Lokal Lainnya

Jumlah pelaku tersebut menempatkan daerah ini sebagai kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak urutan ketujuh. Kecamatan Tanjung Priok di Jakarta Utara menjadi kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak di Indonesia urutan kelima berkat 9.554 pelaku. Selain itu, Menkominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan konten judi online. Menurutnya, Kementerian Kominfo siap melayani setiap laporan masyarakat berkaitan dengan judi online. Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir beberapa situs ilegal judi online terus disalip para bandar.

Dengan literasi keuangan yang meningkat, individulebih mampu membuat keputusan finansial yang bijak dan menghindarikecenderungan untuk mencari jalan pintas seperti judi online. Pendidikantentang pengelolaan uang, investasi, dan manajemen utang perlu diperluas untukmembangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat. Usman membagikan beberapa tips agar setiap orang dapat mengetahui apakah gim daring yang sedang dimainkan adalah kamuflase dari judi online. Menurut Natsir, transaksi mencurigakan terkait judi online mendominasi dengan persentase 32,1%, jauh melampaui transaksi mencurigakan lainnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya sebesar 7%. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengatakan, PPATK telah menemukan keterlibatan 15 orang pegawai Kominfo dalam transaksi judi online. Dari 15 orang tersebut, terdapat 12 orang yang masih aktif bertugas sebagai pegawai.

Peran Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online dalam beberapa minggu terakhir semakin mempercepat upaya pemberantasan dampak judi online di tanah air. Akselerasi dari kinerja jajaran instansi pemerintah/lembaga negara maupun elemen masyarakat dalam menyikat aksi ilegal itu mulai membuahkan hasil. Sejak September 2023, Kementerian Kominfo pihaknya setidaknya telah memutus konten judi online sebanyak 1,6 juta konten dari ruang digital Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk menciptakan kedaulatan ruang digital Indonesia yang inklusif. Merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total perputaran uang dari judi daring atau online sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun.

Hingga saat ini, slot pihak Kemenko Polhukam tengah menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dijadikan sebagai dasar hukum penugasan Satgas Judi Online. Hadi menjelaskan, penelusuran itu nantinya dilakukan dengan cara mencari tahu aliran dana dari rekening yang sering dilakukan untuk menampung uang judi online. “Ketika pemerintah menyegel tempat judi, mereka akan beroperasi secara online. Orang pun tidak ragu ‘berinvestasi’ di sana. Jadi pilihan bermain atau tidak, tetap ada di tangan individu.”